DJP : 53 Juta NIK Telah Terintegrasi Dengan NPWP

DJP : 53 Juta NIK Telah Terintegrasi Dengan NPWP

trendingtopic.co.id – JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sudah mengintegrasikan sebanyak 53 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) hingga 8 Januari 2023. Sedangkan sebanyak 69 juta NIK ditargetkan bisa terintegrasi dengan NPWP.

“(NIK) yang sudah padan sebanyak 53 juta wajib pajak. Kami terus menerus mencoba dan meminta wajib pajak untuk melakukan updating data dan informasi yang ada di sistem,” ucap Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam Media Briefing DJP di kantor DJP pada Selasa (10/1).

Dengan integrasi ini diharapkan memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien Bila ada satu identitas yang padu antar sistem maka bisa terjadi pertukaran informasi sehingga pelayanan terhadap masyarakt menjadi lebih sederhana.

“Misalnya perbankan mensyaratkan orang punya NPWP atau NIK, ya tinggal digunakan NIK saja. Bila perbankan memberikan syarat bagi orang mendapatkan kredit harus lapor SPT (Surat Pemberitahuan) tinggal connect ke kami. Dengan common identifier yang sama harapannya informasi yang disalurkan tidak berbeda,” terang Suryo.

DJP Kemenkeu bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pemadanan data antara NIK dengan NPWP. Dia menuturkan pemadanan data dilakukan untuk mencocokan data dan informasi terkait dengan identitas wajib pajak orang pribadi dengan data yang ada di Kemendagri.

“Karena aksesibilitasnya sekarang sudah digital, wajib pajak juga dapat melakukan pembaruan secara digital. Jadi kami mohon kepada wajib pajak update data dan informasi tidak hanya terkait NIK, tetapi pekerjaan, usia, tempat tinggal,” tutur dia.

Beberapa latar belakang penggunaan NIK sebagai NPWP, yakni implementasi amanah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 termasuk Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022, serta kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan.

Dengan pemadanan data ini diharapkan mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi termasuk administrasi perpajakan, interkoneksi berbagai core system di kementerian dan lembaga dengan menggunakan kunci utama yang sama dan menghasilkan analisis kebijakan yang optimal, serta memberikan kesetaraan dan mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

error: Content is protected !!